Waspadai Potensi Korupsi, KPK Rakor Pengawasan PBJ se-Provinsi Jawa Barat

 

JAKARTA,LN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pemerintah daerah (pemda) se-provinsi Jabar untuk mewaspadai titik rawan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) agar tidak terjadi penyimpangan. Hal ini disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi (rakor) pengawasan PBJ secara daring, Rabu, (05/04/2021).

Direktur Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah II, Yudhiawan menyampaikan dari 8 area intervensi, PBJ merupakan salah satu sektor yang sangat rawan, strategis namun berisiko tinggi. Yudhiawan mengingatkan agar jangan sampai ada niat jahat untuk mengambil sesuatu dari proses PBJ, baik itu kickback, suap, gratifikasi maupun pemerasan.

“Kami pesan untuk dihindari oleh Tim PBJ, karena sedikitpun pasti akan terungkap apabila ada laporan. Jangan ada praktik spesifikasi teknis diturunkan, harga perkiraan sendiri (HPS), pengaturan atau manipulasi pemenang, pinjam bendera, dan sebagainya. Praktik-praktik yang demikian sudah terbaca oleh aparat penegak hukum. Saya minta bapak-ibu hati-hati,” pesan Yudhiawan dalam acara daring.

Secara keseluruhan, nilai MCP provinsi Jawa Barat tahun 2020 yaitu sebesar 71 persen. Angka ini di atas rata-rata MCP nasional yaitu sebesar 64%. Khusus untuk capaian MCP PBJ provinsi Jawa Barat memperoleh nilai 68,8 persen. Salah satu indikator yang memerlukan perbaikan ke depan terkait pelaksanaan tupoksi serta pengendalian dan pengawasan.

Sebagai narasumber, turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Mulyana menyampaikan pentingnya keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan proses PBJ.

“Di dalam melaksanakan audit atau pengawasan, tentu kecermatan profesional perlu terus diterapkan dengan sikap kehati-hatian terus dijaga. Inilah tugas Inspektur untuk bisa terus mendorong para auditornya supaya di lapangan pada saat melakukan audit, reviu, melakukan probity audit betul-betul sesuai fakta,” kata Mulyana.

Sikap skeptism profesional, lanjut Mulyana, perlu dimiliki oleh setiap auditor termasuk para inspektur yang akan menandatangani laporan. Apa yang ditandatangani betul-betul sama antara fakta pelaksanaan dengan laporan. Dibutuhkan pengujian kritis didasari relevansi, kompetensi dan kecukupan bukti.

“Saya sering mengatakan bahwa ketika saya selaku Kaper BPKP Provinsi Jawa Barat menandatangani laporan termasuk para Inspektur menandatangani laporan, maka sesungguhnya pekerjaan itu baru dimulai. Bukan selesai. Kalau apa yang kita tandatangani tidak benar maka celakalah kita. Mungkin dituntut, perkarakan, mungkin disidik oleh KPK,” ujar Mulyana.

Selian itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat telah mengeluarkan keputusan Gubernur Jawa Barat No. 27 tahun 2021 tentang kegiatan strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya pada paket pengadaan barang dan jasa.

Ada kurang lebih 23 paket pekerjaan konstruksi di 6 perangkat daerah, 11 di antaranya bersumber dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN), 12 dari PAD. Total pagu keseluruhan nilai 23 paket tersebut sebesar Rp1.4 Triliun.

“Kalau lihat dari sisi pagu, tertinggi ada di angka Rp507,4 Miliar yaitu Pekerjaan tahun jamak pembangunan Masjid Raya. Sedangkan terendah di angka Rp15 Miliar. Untuk Kami juga ingin mendapatkan pendampingan-pendampingan karena pada dasarnya kami sepakat, ingin menghindari hal-hal yang kurang baik pada proses PBJ,” ujar Setiawan.

Rakor PBJ ini merupakan kick-off meeting dalam pengawasan PBJ Tahun 2021. Setelah rakor ini diharapkan seluruh pemda se-Jawa Barat menindaklanjuti dengan melakukan identifikasi kegiatan PBJ strategis sebagai bagian dari mitigasi risiko di sektor PBJ untuk kemudian menjadi fokus Pengawasan PBJ melalui Probity Audit.

“Dengan tingginya persentase capaian MCP PBJ bukan suatu jaminan tidak adanya potensi korupsi pada sektor tersebut. Karena PBJ sektor rawan, siapapun bisa melapor dan ditindaklanjuti. Untuk itu, harus tetap waspada,” tutup Yudhiawan. (Dery)

 

EITS... MAU COPAS YA ? TULIS SENDIRI DONK !!!