Terkait Perkom Ortaka KPK, Ini Kata Ali

Plt Jubir KPK Ali Fikri. Foto (GATRA/Wahyu Wahid/ar)

JAKARTA,LN – Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, melalui Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengenai penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020 sampai 2024 strategi yang diterapkan dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi, melalui tiga pendekatan, yaitu pertama, melalui pendidikan antikorupsi atau biasa dikenal dengan pendekatan preventif dilakukan untuk meniadakan itikad/keinginan untuk melakukan korupsi.

Pendekatan kedua, melalui perbaikan sistem atau berbaikan kebijakan yang disebut juga pendekatan preventif. Dilakukan dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.

Sedangkan ketiga, melalui kegiatan penindakan (penyelidikan penyidikan-penuntutan) atau dikenal dengan istilah represif yang menimbulkan efek jera sehingga orang takut untuk melakukan korupsi.

“Ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan
lainnya,” kata Ali kepada LoginNews dalam keterangan pers, Kamis (19/11/2020).

Sambung Ali, perlu kami sampaikan juga beberapa hal terkait Perkom tersebut, terkait perubahan struktur. Pada prinsipnya pengembangan strukturadalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dengan menyesuaikan pengembangan fungsi/tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 maupun perubahan-perubahan lain yang terjadi pasca revisi UU.

Selanjutnya, KPK juga telah melakukan pembahasan dengan instansi terkait, antara lain dengan Kemenpan RB dan Kemenkumham terkait perubahan
struktur. Penataan organisasi ini membuka ruang penambahan jabatan, juga penghapusan beberapa jabatan dan ada beberapa jabatan yang dimasukkan ke dalam kelompok jabatan lainnya.

Ali menyampaikan, alasan menambah Kedeputian Pendidikan, KPK telah melakukan kajian internal dengan kesimpulan dan rekomendasi salah satunya membentuk kelembagaan Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dalam
Pemberantasan Korupsi.

“Hal ini merespon ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU No. 19/2019 yang mengamanatkan adanya program pendidikan yang lebih intensif,” ucapnya.

Terkait Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, kata Ali, UU tidak mengamanatkan pembentukan perwakilan KPK di daerah. Tugas Koordinasi dan Supervisi sebelumnya sudah dikerjakan oleh KPK, namun merupakan unit di bawah kedeputian Pencegahan dan Penindakan. Mengingat kedua tugas tersebut sangat penting, perlu untuk diperkuat dari aspek kelembagaannya dengan membentuk
suatu kedeputian. Hal ini sesuai dengan tugas KPK sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 huruf b dan d UU 19/2019.

Kemudian, mengenai Tugas Dewan Pengawas dan Inspektorat. Ali menjelaskan fungsi pengawasan sebelumnya dilakukan oleh Direktorat
Pengawasan Internal (PI) yang melaksanakan tugas dan fungsi
menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin pegawai.

“Pembentukan Dewas merupakan amanat Pasal 37B UU 19/2019, antara lain, melaksanakan tugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik. Sehingga, sebagian tugas dan karena kewenangan PI ini telah diambil alih oleh dewas,” jelasnya.

Sedangkan pemeriksaan disiplin ke depan menjadi tugas Inspektorat dan Direktorat PI dihapuskan dan tugas Dumas tetap dilaksanakan dengan mengganti nomenklatur menjadi Direktorat Layanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat dibawah tugas Kedeputian Informasi dan Data/Inda sebagai pusat Big Data.

Selain itu, adanya pembentukan staff khusus ini adalah menggantikan fungsi penasihat, yang aturannya telah dicabut oleh UU 19/2019. Staff khusus sebagaimana penasihat KPK sebelumnya tidak melekat kepada komisioner secara perorangan. Staff khusus berjumlah paling banyak 5 orang untuk memenuhi kebutuhan terkait 5 bidang strategis yakni, bidang teknologi informasi, sumber daya alam dan lingkungan, hukum korporasi dan kejahatan transnasional, manajemen dan sumber daya manusia dan ekonomi dan bisnis.

“Proses pembuatan Perkom merupakan amanat dari PP 41/2020 sebagai aturan
turunan dari UU 19/2019,” sebutnya.

Ali menambahkan, Perkom ini menjadi prasyarat sebelum adanya peraturan alih status pegawai KPK menjadi ASN (Pasal 7 PP 41/2020. Pengangkatan
pegawai KPK dalam jabatan ASN dilaksanakan setelah struktur
organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan), sehingga proses
berikutnya tidak dapat dilakukan jika Perkom ini belum diterbitkan.

“Proses penyusunan Perkom ini sudah sejak Maret 2020. Perkom ini
hasil pemikiran bersama dan telah dibahas terbuka di internal KPK
sejak bulan Juli 2020,” kata dia.

Terkait pengisian jabatan-jabatan yang kosong sesuai Perkom ini, Ali menyampaikan, kami pastikan mekanisme dan proses pengisian jabatan ke depan akan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip terbuka, transparan, independen dan akuntabel seperti proses rekrutmen yang selama ini berjalan. (Dery)

 

EITS... MAU COPAS YA ? TULIS SENDIRI DONK !!!