KPK Tetapkan Tersangka Baru Terkait Pengurusan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara

Plt Jubir KPK Ali Fikri. Foto : (GATRA/Wahyu Wahid/ar)

JAKARTA,LN – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka baru dugaan tindakan pidana korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu, (11/11/2020).

Kepada LoginNews, Plt Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan tersangka Irgan Chairul Mahfiz (ICM) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019.

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ICM ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 11 sampai dengan 30 November 2020, di Rutan
Salemba Jakarta,” ujarnya, pada Rabu malam (11/11/2020).

Atas perbuatannya, ICM disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 KUHP.

Sebelumnya, perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang
diawali dengan OTT pada Jumat, 4 Mei 2018 di Jakarta.

Tak hanya itu, pengembangan dari OTT tersebut, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka yakni, Amin Santono (Anggota Komisi XI DPR RI), Eka Kamaluddin (Swasta/perantara),Yaya Purnomo (Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan).

Selain itu, Ahmad Ghiast (Swasta/kontraktor) , Sukiman (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019), Natan Pasomba (Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua).

“Keenamnya telah di vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor,” sebutnya.

Selain enam orang tersebut, KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu, BBD (Walikota Tasikmalaya), KSS (Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016 s/d 2021 dan PJH (Swasta / Wabendum PPP tahun 2016 s/d 2019 dan masih dalam tahap proses penyelesaian penyidikan dan tersangka telah ditahan.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan, tentang terjadinya konstruksi perkara dalam APBD tahun 2018, KSS selaku Bupati Labuanbatu Utara membagi peruntukan DAK Bidang Kesehatan (Prioritas Daerah) sebesar Rp49 miliar menjadi dua bagian. Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp19 miliar dan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Pembangunan RSUD Aek Kanopan di Labuanbatu Utara) sebesar Rp30 miliar.

“Namun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuanbatu Utara belum ada di Kementerian Keuangan karena belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini terjadi karena ada kesalahan input data dalam pengajuannya,” kata Ali.

Atas terjadinya salah input data tersebut, KSS selaku Bupati memerintahkan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara untuk meminta bantuan Yaya Purnomo untuk menyelesaikan kendala tersebut.

Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Yaya Purnomo
meminta Wakil Bendahara Umum PPP,
untuk meminta koleganya di DPR agar membantu adanya pembahasan di Desk Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

PJH kemudian, kata Ali, meminta ICM selaku Anggota Komisi IX DPR RI yang bermitra kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk mengupayakan adanya desk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK Bidang Kesehatan Kabupaten Labuanbatu Utara di Kementerian Kesehatan.

“Setelah desk pembahasan terjadi, PJH meminta Yaya Purnomo agar Agusman Sinaga mentransfer uang ke rekening ICM untuk pembelian oleh-oleh umroh. Atas permintaan ini, pada tanggal 4 Maret 2018, Agusman Sinaga memerintahkan Aan S. Arya Panjaitan untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp20 juta ke rekening atas nama ICM,” kata Ali menambahkan.

Setelah itu, uang tersebut diduga terkait bantuan ICM untuk pengupayakan desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Kembali, sekitar akhir Maret 2018, PJH meminta Yaya Purnomo agar Agusman Sinaga mentransfer uang sejumlah Rp80 juta ke rekening milik ICM. Atas permintaan ini, pada tanggal 2 April 2018, melalui supir Agusman yang bernama Suryadi Sihombing melakukan setor tunai uang sejumlah Rp80 juta ke rekening atas nama ICM.

Berikutnya, transfer uang ini diduga terkait upah atas upaya ICM agar ada desk pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara.

Kembali, pada tanggal 7 April 2018, Yaya Purnomo meminta Agusman Sinaga untuk mentransfer sejumlah ke rekening PJH dan mentransfer uang ke Rekening Toko Emas di bilangan Jakarta Pusat untuk kepentingan Yaya Purnomo.

Setelah itu, Agusman Sinaga melakukan setoran tunai uang sejumlah Rp400 juta yang berasal dari KSS ke rekening Toko Emas di bilangan Jakarta Pusat untuk kepentingan Yaya Purnomo dan setor tunai uang sejumlah Rp100 juta yang berasal dari uang pribadinya ke rekening atas nama PJH sebagai fee yang diberikan oleh KSS terkait dengan DAK Bidang Kesehatan APBN tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada tanggal 9 April 2018.

Ali menegaskan, KPK akan terus mengembangkan perkara yang diawali dari OTT ini hingga seluruh pelaku yang terlibat, bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dalam kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua adalah korban korupsi. Maka itu, seluruh masyarakat wajib berperan serta memberantas korupsi baik itu dengan mencegah sejak dini, maupun
melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya,” tegasnya.

Terakhir, KPK juga akan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk bekerja dan menjalankan tugas untuk sebesar-sebesar kesejahteraan rakyat. Bukan untuk sebesar-besar kemakmuran kepentingan tertentu. Seluruh penyelenggara negara digaji oleh rakyat, sudah sepatutnya kita semua menjaga supaya hak-hak rakyat benar-benar terpenuhi. (Dery)

 

EITS... MAU COPAS YA ? TULIS SENDIRI DONK !!!