KPK Minta Pemda di Jabar Berikan Sanksi Kepada Pengembang yang Tidak Patuh

JAKARTA,LN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah daerah (Pemda) Jawa Barat, lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pengembang karena ketidakpatuhan dalam menunaikan kewajiban penyerahan aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Hal ini disampaikan pada saat rapat koordinasi (rakor) penertiban PSU Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring pada Kamis, (15/04/2021).

“Untuk memberi peringatan tegas kepada pengembang nakal, dikuatkan lagi dalam Perda atau Perkada. Pemda berhak untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dengan tidak memproses permohonan izin berikutnya,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) wilayah II KPK Dwi Aprillia Linda.

Turut hadir Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan menyampaikan salah satu kendala penyerahan PSU adalah terkait regulasi. Di Perda yang lama Nomor 7 tahun 2013 terdapat pasal terkait proporsi yang harus disediakan oleh pengembang untuk pengembangan kawasan 5.000 meter persegi ke atas, yaitu harus menyediakan PSU minimal 40 persen.

“Saat itu pemda melakukan pengecekan ke lapangan terhadap 591 perumahan. Ternyata proporsi 40 persen hampir semuanya tidak ada. Di samping itu, jenis PSU sudah banyak berubah. Maka di tahun 2019 kami revisi perda tersebut dan berlaku efektif di awal tahun 2020. Ternyata, penyerahan PSU mengalami peningkatan, ada 34 perumahan yang sudah menyerahkan PSU,” ujar Dadang.

Dadang menjelaskan dari total jumlah perumahan yang ada di Kota Bandung sebanyak 591, sepanjang tahun 2017 sampai dengan Maret 2021 baru diserahkan sebanyak 62, termasuk 6 yang diserahkan di tahun 2021. Sehingga masih ada 529 perumahan lagi yang belum menyerahkan PSU.

Selain itu, Pj. Sekda Kota Depok Sri Utomo menjelaskan total jumlah perumahan di Kota Depok sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 943. Jumlah ini, katanya, akan bertambah seiring dengan bertambahnya izin atau site plan dari DPMPTSP. Sampai dengan 31 Maret 2021, sebut Sri, sebanyak 335 perumahan sudah menyerahkan PSU. Angka itu termasuk 10 yang diserahkan di tahun 2021.

“Sedangkan yang belum menyerahkan masih ada sebanyak 64 persen atau 608 perumahan lagi,” ujar Sri.

Adapun kendala penertiban PSU, Sri menjelaskan, di antaranya adalah, pertama PSU ditelantarkan, belum diserahkan dan pengembangnya sudah tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya. Kedua, site plan perumahan tidak diketemukan. Ketiga, fisik tanah PSU dikuasai pihak lain. Keempat, terbit alas hak berupa SHM atau SHGB atas nama pihak lain di atas tanah yang diklaim sebagai PSU oleh warga perumahan.

“Dan yang terakhir, adanya pengembang yang belum mau menyerahkan PSU karena belum selesai pembangunan atau penjualan unit di dalam perumahan,” ujar Sri.

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menerima laporan dari Kab. Karawang, bahwa dari total jumlah perumahan sebanyak 343 baru 48 perumahan atau 14 persen yang sudah menyerahkan PSU. 120 perumahan dilaporkan sedang berproses dan 41 perumahan ditinggalkan oleh pengembang. Sedangkan untuk Kab. Cirebon disampaikan bahwa dari total 469 perumahan, baru 77 perumahan atau 16 persen yang sudah menyerahkan PSU.

Merespon data dan informasi yang disampaikan, KPK menyarankan pemda bekerja sama dengan Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara untuk memproses baik secara litigasi maupun non-litigasi. KPK juga mengingatkan untuk PSU yang sudah dijual ke pihak lain dibutuhkan kehati-hatian dalam penanganannya karena sudah melibatkan pihak ketiga. Selain itu, Inspektorat dapat melakukan audit ataupun review kinerja atas PSU yang sudah diserahkan kepada pemda.

Terakhir, pemda juga perlu memastikan agar pengembang sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya saat penyerahan, misalnya terkait kewajiban PBB, BPHTB, serta kewajiban lainnya termasuk surat pelepasan hak.

“Kadang pemda lupa terkait dengan pemenuhan kewajiban TPU. Apakah nanti ada regulasi pemusatan TPU atau pengembang harus membangun TPU di situ atau pengembang membayar kompensasi pengganti TPU? Hal ini dikembalikan lagi ke kebijakan pemda berdasarkan RDTR. Silakan koordinasi lebih lanjut di internal Pemda,” tutup Linda. (Dery)

 

 

EITS... MAU COPAS YA ? TULIS SENDIRI DONK !!!