KPK Kembali Tahan Anggota Dewan Sumut

Plt Jubir KPK, Ali Fikri (Foto.Fajar.Co.Id.)

JAKARTA,LN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan Nurhasanah Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi menerima hadiah (Suap) terkait fungsi dan kewenangan saat menjadi Anggota Dewan, periode 2009-2014 dan / atau 2014-2019.

Melalui Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan dari jumlah total 14 tersangka dalam perkara ini, sebelumnya KPK telah melakukan penahanan terhadap 13 orang. Dan hari ini setelah memeriksa saksi dengan jumlah 59
orang, KPK kembali melakukan penahanan terhadap 1 (satu) orang tersangka yakni Nurhasanah (NHS).

“Tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 2 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Kavling K4 Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima LoginNews, Rabu malam (14/10/2020).

Ali menyampaikan, KPK menetapkan status tersangka kepada 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.

Kemudian, para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp377.500.000,00 sampai dengan Rp 777.500.000,00 dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Hal tersebut berkaitan dengan persetujuan laporan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi SumateraUtara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dan pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara serta penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Ali menyebut, dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan penyitaan uang pengembalian para tersangka dan saksi senilai total Rp Rp3,7 Miliar.

Atas perbuatannya tersebut, 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Terakhir, penetapan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut ini sebagai tersangka merupakan tahap keempat. Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019. Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara. (Dery)

 

EITS... MAU COPAS YA ? TULIS SENDIRI DONK !!!