Taman Wisata Matahari (TWM) tak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Diduga Satpol PP Main Mata.

BOGOR, LN – Taman Wisata Matahari (TWM) tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Alhasil, UPT Penataan Bangunan II berang hingga mengirim surat peringatan ketiga.di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat

Hasil inspeksi kami tahun 2018 lalu ada 16 bangunan atau wahana tak memiliki IMB, kami sudah melakukan tindakan persuasif namun kurang direspons hingga kami memberikan surat peringatan ke III dan melimpahkannya ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor,” ujar Pengawas UPT Penataan Bangunan II Irwan Salahudin kepada awak media, Selasa (11/06/19).

Ia menambahkan dirinya menyesalkan pihak TWM yang mendirikan bangunan terlebih dahulu ketimbang mengurus IMBnya hingga jajarannya pun menyerahkan ke Satpol PP tentang pembongkarannya.

“Harusnya sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2009 dan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 63 tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) mereka mengurus izinnya ketimbang membangun gedung, karena ini sudah ketiga kalinya kami memberikan surat peringatan maka kemungkinan DPKPP akan melimpahkan kasus ini ke Satpol PP untuk dibongkar atau sanksi lainnya,” tambahnya.

Irwan menuturkan 20 bangunan tak berizin itu berupa menara pandang, 2 aula danau, wahana pesawat, Rumah Makan Sunda Ekspress, Saung Manado, Kantor Wahana, Rumah Genset, Bangunan Wahana Kincir, Dapur Jamur,  Aula Padang, Balcony, Toilet Central Park, Toilet Jamur, Wahana Publik, Kolam Renang, Publik Area, Wahana Permainan Anak dan 2 bangunan Alfamart.

Di tempat terpisah Organisasi LMPI joro,kalau di setiap tempat selalu melalaikan sebuah perizinan apa artinya peraturan itu di adakan kalau hanya untuk di langgar ini TWM udah cukup lama berdiri dan bangunan lainnya yang ada di sekitar TWM,seperti Satpol PP kabupaten hususnya jangan terkesan tutupmata harus menindak tegas yang melanggar peraturan yang ada,pedagang kecil aja yang di pinggir jalan bisa di tertibkan ko ini ko tidak bisa di tertibkan ungkap”,Joro

Masi joro,di setiap pelanggaran yang ada yang melakukan pelanggaran harus tanggap dari pihak Satpol PP kabupaten karna kenapa nantinya tidak ada epek jera nantinya,jangan sampai nantinya publik ber opini lain adanya pembiaran tutupnya”,

 

Red

 

 

Login News
EITS... MAU COPAS YA ? TULIS SENDIRI DONK !!!