Perusahaan Powder Coating di Mekar Jaya, Panongan Terindikasi Tanpa Perizinan Lengkap

TANGERANG, LN – PT. Mandiri Jaya Warna merupakan perusahan yg bergerak dibidang Jasa Pengecatan Powder Coating untuk semua material berbahan metal dan aluminium dengan kwalitas terjamin.

Hal menarik yaitu berdirinya perusahan PT. Mandiri Jaya Warna dilingkungan padat penduduk yang notabene tidak paham dampak dari pada limbah bekas produksinya yang mengendap di dalam dua penampungan yang cukup besar di dalam pabriknya, yang di tutup dengan beton tebal yang di kamuflase seperti layaknya lantai pada umumnya.

PT. Mandiri Jaya Warna terdaftar dengan alamat Jl. Diklat Pemda, Curug Wetan, Curug, Tangerang, tetapi beroperasi di Jalan Raya Curug, Kp. Ranca Kebo RT.04/011 Ds. Mekar Jaya, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15710. Diduga tidak memiliki ijin terkait berdirinya PT tersebut. Disaat proses didalam pabrik untuk menghilangkan karat dan menjadikan kualitas yang mulus dan baik pabrik tersebut menggunakan cairan kimia dan bahan HCL yang cukup tajam, bisa di bayangkan dampak resapan air limbah B3 yang di hasilkan pabrik tersebut terserap di tanah dan masuk ke rumah warga masyarakat.

Limbah industri baik berupa gas, cair maupun padat umumnya termasuk kategori atau dengan sifat limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kima pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun (toxic) sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia.

Saat di temui di lokasi pabrik Senin, 27 Mei 2019, pengawas pabrik bernama Rizal menuturkan, terkait pabrik ini kurang lebih berdiri masuk dua tahun sekarang ini tadinya kami di Curug pindah ke sini karena di sana abis kontrak, bukan di demo mas.

“Terkait ijin kita udah semua, adanya penampungan limbah B3 di dalam pabrik iya itu benar ada dua penampungan tapi kami suka sedot limbah tersebut, biar tidak mengendap walau memang meresap ke tanah,tapi belum ada keluhan dari warga sekitar untuk dampak dari limbah kami,” lanjut Rizal.

Ditempat yang sama Fredi menuturkan, “Saya manajer di tempat ini, memang kami tidak pungkiri terkait adanya penampungan limbah B3 di dalam pabrik kami, tapi itupun kami suka sedot limbahnya gak mungkin kan saya kalau tidak sedot, kalau terkait ijin AMDAL jujur saja saya terbuka tidak ada yang mau saya tutupi memang ijinnya tidak ada untuk amdal tegas,” tutur Fredi.

“Untuk papan nama PT kita memang belum dipasang tapi, bukan berarti kami ingin supaya lolos pajak cuman kami gak pernah sewaktu di Curug Tangerang juga, tapi ijin saya jelas di sini untuk desa kecamatan dan wilayah hukum setempat sudah semuanya, apa lagi disini ada rekan juga jendral jadi ga mungkin lah kita menyalahi aturan yang ada,” tambahnya.

“Kalau dampak belum ada yang komplain belum ada gimana-gimana, karena kami sama warga juga udah nyambung lingkungan sini kami udah ijin semua Rt/Rw setempat udah semua kami bereskan”, tutupnya.

 

Sebagaimana kita ketahui Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UUPPLH Pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. (Pasal 111 ayat (2) UUPPLH)

Selain itu terdapat Delik Formil Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Pasal 101 – 115 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Terutama Pasal 103 UUPPLH bahwa:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dengan melanggar pasal-pasal tersebut apakah Hukum Indonesia akan memberikan suatu kebijakan pada perusahaan tersebut.


(Red)

Login News
EITS... MAU COPAS YA ? TULIS SENDIRI DONK !!!