GMPK Laporkan Dugaan Korupsi BLUD RSUD di Kabupaten Merauke

Jonny Sirait (Berkemeja Putih) dan Bangbeng ( Berpaikan Jas Hitam). Foto. Liputan12.Id

JAKARTA,LN – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) melaporkan dugaan korupsi di Kabupaten Merauke terkait pengggunaan APBD setempat yang melibatkan Manajemen salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Pada Rabu, (29/7/2020) kemarin.

Seperti dikutip dari Liputan12.Id, dugaan korupsi tersebut terkuak dari adanya fakta penggelontoran keuangan APBD Kabupaten Merauke sejak Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 kepada Manajemen RSUD Kabupaten Merauke yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga mencapai Rp 280 milyar lebih, yang tidak dikembalikan lagi ke Kas Daerah Kabupaten Merauke pada setiap per 31 Desember tahun berjalan,” ungkap Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Bogor, Jonny Sirait, kepada awak media didepan gedung merah putih Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Namun Jonny tak membeberkan lebih jauh terkait dugaan korupsi tersebut.

Tanda terima dokumen laporan dari GMPK kepada KPK. (Foto. Liputan12.id)

“Silahkan tanyakan kepada KPK sebagai lembaga anti rasuah yang saat ini tengah menangani dugaan perkara itu,” kilahnya.

Menurutnya, Ketua Umum GMPK, Bibit Samad Rianto (mantan Pimpinan KPK Bidang Penindakan), akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Adanya tindakan ‘memblunderkan’ peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman untuk penggunaan keuangan negara atau daerah yang dilakukan para koruptor, adalah perilaku yang sangat nge-trend dilakukan, sehingga kami sebagai salah satu LSM anti-rasuah tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

“Tindakan mengacaukan penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara atau daerah itu memang rentan bisa dilakukan oleh para koruptor. Sebab pasal-pasal tertentu yang dikacaukan penafsirannya itu berpotensi multi tafsir alias tidak saklek kalo istilah orang jawanya,” pungkasnya.

Senada kemudian, seorang pengamat perilaku koruptor, Bengbeng, usai mendampingi GMPK di depan Gedung Merah Putih Jakarta mengatakan bahwa perilaku Koruptor yang mengacaukan penafsiran pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut pasti akan diketahui oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Itu merupakan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dalam konsep delik formil, yaitu perbuatan melawan hukum terhadap hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Bukankah untuk bisa membuktikan korupsi, buktikan dulu perbuatan melawan hukumnya?,” ucap Bengbeng yang akrab disapa Pak Beng.

Terpisah, saat dikonfirmasi kepada Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan setelah kami cek dipersuratan, benar pada tanggal 29 Juli 2020 ada surat yang diterima dari GMPK yang ditujukan kepada pengaduan masyarakat KPK.

“KPK tentu akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap laporan tersebut,” kata Ali saat dikonfirmasi melalui via Whatsapp, Kamis, (30/7/2020).

Sesuai mekanisme nanti akan dipelajari lebih dahulu apakah masuk ranah tindak pidana korupsi atau bukan dan apakah menjadi kewenangan KPK sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU KPK. (Dery)

 

EITS... MAU COPAS YA ? TULIS SENDIRI DONK !!!